Download Gratis Game Red Faction : Armageddon

Red Faction : Armageddon (2011)

PC Game [Mediafire]

Info:
Year: 2011
Genre: Action
Developer: Volition
Publisher: THQ

Description:
Red Faction: Armageddon is an upcoming 2011 third-person action video game developed by Volition, Inc. and published by THQ. It is the fourth installment in the Red Faction series, and is scheduled to be released for the PlayStation 3, Xbox 360 and Windows in various countries around the world between June 7th and June 10th, 2011. The game is also available via Onlive and Steam services.

Gameplay:
Armageddon will feature no competitive multiplayer modes. Instead it will focus on a Horde-mode style of game called Infestation. However, the game will carry over many other elements from its predecessor, Red Faction: Guerrilla, such as the focus on fully destructible environments. Unlike its predecessor which had the player liberating settlements from the totalitarian control of the corrupt Earth Defense Force, players must now reclaim cultist fortifications on the disaster-ravaged surface of the planet and defend colonists from hostile Martian creatures in the ancient mines and chasms beneath it, cleansing infestations from all structures and freeing humans from imprisonment in alien cocoons. Guerrilla's open-world approach has been done away with, in exchange for more linear and directed gameplay, a better progression of the narrative, and a sense of suspense and tension when traversing the sometimes claustrophobic interiors in the game. Armageddon will be modifying the previous game's repertoire of tools and weaponry. Using the Magnet Gun, Darius fires first at one object, then at a second object, and then the first object rockets toward the second. Players can also hunt for alien artifacts to create new 'hybrid' alien/human fusion technology weapons, such as Tremblers and Rhino Charges.

Plot:
The game takes place on the planet Mars. It is set in the year 2170, fifty years after the events of Red Faction: Guerrilla. Since the liberation of Mars, the surface of the planet has become uninhabitable. This occurred when the massive Terraformer machine on Mars which supplied it with its Earth-like atmosphere was destroyed following the strike of a huge meteor, causing super-tornados and violent lightning storms to engulf the planet. In order to survive, the Colonists were forced to flee to the underground mines of Mars built by their ancestors, creating a network of habitable caves under the surface of the planet and setting up colonies there. The game begins ten years after the relocation to the mines in 2170, and follows Darius Mason, grandson of Martian Revolution heroes Alec Mason and Samanya, the main characters of Red Faction: Guerrilla, who runs a lucrative series of businesses based in Bastion, the underground hub of Colonist activity, including mining, scavenging and mercenary work. Few sane people venture to the ravaged surface of Mars, apart from contractors like Darius and smugglers who transport goods between settlements. Darius is tricked into reopening a mysterious, vast shaft in an old Marauder temple by a fanatical Marauder priest, which awakens a long-dormant race of Martian creatures, causing an Armageddon on Mars. Colonist and Marauder settlements alike are torn apart by the new enemies, and the blame for the whole disaster is placed on Darius, soon inciting several angry colonists to form mobs and attack him in their fury. Now Darius must join the Red Faction to clear his name and save the people of Mars, as his grandfather did before him.

Minimum System Requirements:
OS: Windows® XP
Processor: 2GHz Dual Core Processor (Intel Core 2 Duo or AMD Athlon™ X2) or higher
Memory: 2GB System RAM or more
Graphics: 320MB Video RAM, GPU w/ Shader Model 3.0 support,
NVIDIA® GeForce® 88xx series or better, ATI Radeon™ HD30xx series or better
DirectX®: 9.0c
Hard Drive: 7.5 GB

Installation Guide-
- Unrar All Parts
- Mount Iso File By Power Iso or Another Prog
- Start Installation Then ***** It
1) Extract the files , Run Red.Faction.Armageddon.*****.Patch.By.Ali213.exe.
2) Install it to your extract location .
3) Click DirectX 9 to play the game.
- Play

Special Note-
Open the file in the install directory ALI213.ini game, change language = language = Russian into English.Mediafire Download Link-

Download Now
size: 4.4 gb
Password-
www.gamehousevn.com

Second Rar Password-
GAMER

»»  READMORE...

Pengertian Hukum Perdata

Pengertian Hukum Perdata :

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Berikut beberapa pengartian dari Hukum Perdata:
1. Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan
2. Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.
3. Hukum Perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

Sejarah Hukum Perdata
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).
Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :
1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda.
2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]
Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda


KUHP Perdata
Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.
Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.
Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.



Isi KUHPerdata
KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :
1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht
2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht
3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht
4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs
Hukum perdata Indonesia
Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.
Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. 4
Aturan Hukum Perdata
Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:
• Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
• Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan.
• Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.

»»  READMORE...